logo

SERAH TERIMA RUMAH DINAS MILIK PENGADILAN NEGERI SITUBONDO MENJADI MILIK PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 832/SEK/SK/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Rumah Dinas Pengadi
SERAH TERIMA RUMAH DINAS MILIK PENGADILAN NEGERI SITUBONDO MENJADI MILIK PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2019

Pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019, seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Teknis, Pegawai, Honorer Pengadilan Agama Situbondo mengikuti Upacara dal
UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2019

SIDANG ISBAT NIKAH DI DUSUN BETELLOK DESA CURAHTATAL KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019

Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 di Dusun Betellok Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dilaksanakan sidang Isbat Nikah sebanyak 41 perkara. Pelaksanaa
SIDANG ISBAT NIKAH DI DUSUN BETELLOK DESA CURAHTATAL KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019

UPACARA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA KE - 91 TAHUN 2019

Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Teknis, Pegawai, Honorer dan Dharmayukti Karini Pengadilan Agama Situbondo  mengikuti Upacar
UPACARA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA                KE - 91 TAHUN 2019

Sosialisasi Panitera tentang Hasil Bimtek Kompetensi Bidang Sita dan Eksekusi Peradilan Agama

Berdasarkan Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 4574/DJA.2/HM.00/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pengembalian Peserta Bim
Sosialisasi Panitera tentang Hasil Bimtek Kompetensi Bidang Sita dan Eksekusi Peradilan Agama

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 484

Hak Pemohon Informasi

.

I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali:
  (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi, dapat:
  - Menghambat proses penegakan hukum;
- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
- Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- Mengungkap rahasia pribadi;
- Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
(b)   Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
II.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan Anda kurang lengkap.

III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPIDdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Situbondo Kelas IB

Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 18
Situbondo, Jawa Timur 68312

(0338) 672323

(0338) 6739000

pasitubondo@gmail.com