logo

Pelantikan Sekretaris Pengadilan Agama Situbondo Menjadi Sekretaris Pengadilan Agama Kraksaan

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1036/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan Di
Pelantikan Sekretaris Pengadilan Agama Situbondo Menjadi Sekretaris Pengadilan Agama Kraksaan

Penandatanganan Kerjasama Pelaksanaan Posbakum Tahun 2020 Pengadilan Agama Situbondo dengan LKBHI IAIN Jember

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Situbondo kembali dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Institut Agama Is
Penandatanganan Kerjasama Pelaksanaan Posbakum Tahun 2020 Pengadilan Agama Situbondo dengan LKBHI IAIN Jember

TASYAKURAN RUMAH DINAS KETUA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO 10 DESEMBER 2019

Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, jam 12.30 WIB. Keluarga Besar Pengadilan Agama Situbondo menggelar acara Tasyakuran Rumah Dinas Ketua bertempat di Rumah Dinas Ketua
TASYAKURAN RUMAH DINAS KETUA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO 10 DESEMBER 2019

DONOR DARAH di PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

    Dalam rangka memperingati hari ibu 22 Desember 2019, Dharmayukti Cabang Situbondo bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Situbondo mengadakan kegiatan do
DONOR DARAH di PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Pelaksanaan Eksekusi Riil di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Bulan Desember 2019

Jurusita Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 kembali melaksanakan Eksekusi Riil atas obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan
Pelaksanaan Eksekusi Riil di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Bulan Desember 2019

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 496

PROSEDUR KEBERATAN INFORMASI

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan
  1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
    a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
    b. Tidak disediakannya informasi  yang wajib diumumkan  secara berkala;
    c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
    d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
    f. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau;
    g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
  2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.
       
B. Registrasi
  1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika  diperlukan.
  2. Petugas  Informasi  langsung memberikan salinan  formulir  keberatan  sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada   atasan PPID dengan tembusan   kepada  PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.
     
C. Tanggapan Atas Keberatan
  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang  disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam  waktu 20  (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

 

 

a.

Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
    a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
    b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
    c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
      Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas.
      Membatalkan  putusan PPID dan/atau  memerintahkan  PPID untuk memberikan sebagian  atau  seluruh   informasi   yang   diminta   kepada Pemohon dalam  jangka waktu  tertentu selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja.
      Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan   pelayanan  informasi   sesuai   dengan   Undang-undang   dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja.
      Menetapkan biaya yang wajar  yang dapat  dikenakan   kepada  pemohon informasi.
      Petugas  Informasi menyampaikan atau mengirimkan  keputusan  Atasan   PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja  sejak menerima  tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
  3. Pemohon  yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

*. Sumber : SK KMA NOMOR 1 - 144/KMA/SK/1/2011

 

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Situbondo Kelas IB

Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 18
Situbondo, Jawa Timur 68312

(0338) 672323

(0338) 6739000

pasitubondo@gmail.com