logo

SERAH TERIMA RUMAH DINAS MILIK PENGADILAN NEGERI SITUBONDO MENJADI MILIK PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 832/SEK/SK/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Rumah Dinas Pengadi
SERAH TERIMA RUMAH DINAS MILIK PENGADILAN NEGERI SITUBONDO MENJADI MILIK PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2019

Pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019, seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Teknis, Pegawai, Honorer Pengadilan Agama Situbondo mengikuti Upacara dal
UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2019

SIDANG ISBAT NIKAH DI DUSUN BETELLOK DESA CURAHTATAL KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019

Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 di Dusun Betellok Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dilaksanakan sidang Isbat Nikah sebanyak 41 perkara. Pelaksanaa
SIDANG ISBAT NIKAH DI DUSUN BETELLOK DESA CURAHTATAL KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019

UPACARA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA KE - 91 TAHUN 2019

Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Teknis, Pegawai, Honorer dan Dharmayukti Karini Pengadilan Agama Situbondo  mengikuti Upacar
UPACARA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA                KE - 91 TAHUN 2019

Sosialisasi Panitera tentang Hasil Bimtek Kompetensi Bidang Sita dan Eksekusi Peradilan Agama

Berdasarkan Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 4574/DJA.2/HM.00/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pengembalian Peserta Bim
Sosialisasi Panitera tentang Hasil Bimtek Kompetensi Bidang Sita dan Eksekusi Peradilan Agama

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 454

PROSEDUR KEBERATAN INFORMASI

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan
  1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
    a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
    b. Tidak disediakannya informasi  yang wajib diumumkan  secara berkala;
    c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
    d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
    f. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau;
    g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
  2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.
       
B. Registrasi
  1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika  diperlukan.
  2. Petugas  Informasi  langsung memberikan salinan  formulir  keberatan  sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada   atasan PPID dengan tembusan   kepada  PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.
     
C. Tanggapan Atas Keberatan
  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang  disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam  waktu 20  (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

 

 

a.

Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
    a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
    b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
    c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
      Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas.
      Membatalkan  putusan PPID dan/atau  memerintahkan  PPID untuk memberikan sebagian  atau  seluruh   informasi   yang   diminta   kepada Pemohon dalam  jangka waktu  tertentu selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja.
      Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan   pelayanan  informasi   sesuai   dengan   Undang-undang   dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja.
      Menetapkan biaya yang wajar  yang dapat  dikenakan   kepada  pemohon informasi.
      Petugas  Informasi menyampaikan atau mengirimkan  keputusan  Atasan   PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja  sejak menerima  tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
  3. Pemohon  yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

*. Sumber : SK KMA NOMOR 1 - 144/KMA/SK/1/2011

 

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Situbondo Kelas IB

Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 18
Situbondo, Jawa Timur 68312

(0338) 672323

(0338) 6739000

pasitubondo@gmail.com