logo

SERAH TERIMA RUMAH DINAS MILIK PENGADILAN NEGERI SITUBONDO MENJADI MILIK PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 832/SEK/SK/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Bangunan Rumah Dinas Pengadi
SERAH TERIMA RUMAH DINAS MILIK PENGADILAN NEGERI SITUBONDO MENJADI MILIK PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2019

Pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019, seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Teknis, Pegawai, Honorer Pengadilan Agama Situbondo mengikuti Upacara dal
UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2019

SIDANG ISBAT NIKAH DI DUSUN BETELLOK DESA CURAHTATAL KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019

Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 di Dusun Betellok Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dilaksanakan sidang Isbat Nikah sebanyak 41 perkara. Pelaksanaa
SIDANG ISBAT NIKAH DI DUSUN BETELLOK DESA CURAHTATAL KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019

UPACARA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA KE - 91 TAHUN 2019

Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Teknis, Pegawai, Honorer dan Dharmayukti Karini Pengadilan Agama Situbondo  mengikuti Upacar
UPACARA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA                KE - 91 TAHUN 2019

Sosialisasi Panitera tentang Hasil Bimtek Kompetensi Bidang Sita dan Eksekusi Peradilan Agama

Berdasarkan Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 4574/DJA.2/HM.00/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pengembalian Peserta Bim
Sosialisasi Panitera tentang Hasil Bimtek Kompetensi Bidang Sita dan Eksekusi Peradilan Agama

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 8

PEDOMAN PENGADUAN

.

Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Hakin dan Pegawai

a. Sumber pengaduan:
  (1) Dari masyarakat:
  - Para pencari keadilan;
- Pengacara;
- Lembaga bantuan hukum;
- Lembaga swadaya masyarakat;
- Dewan perwakilan rakyat;
- Sekretariat kepresidenan dan wakil presiden;
- Kantor menteri pendayagunaan aparatur negara;
- Komisi pemberantasan korupsi;
- Komisi hukum nasional;
- Komisi ombudsman nasional;
- Komisi yudisial;
- Dan lain-lain.
(2) Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)
(3)

Laporan kedinasan.
Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

  Informasi dari:
- Instansi lain;
- Media massa;
- Isu yang berkembang.
b. Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;
c. Proses penanganan pengaduan:
  (1) Pencatatan;
(2) Penelaahan;
(3) Penyaluran;
(4) Pembentukan Tim Pemeriksa;
(5) Survey pendahuluan;
(6) Menyusun rencana pemeriksaan;
(7) Pelaksanaan pemeriksaan.

 

MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.
2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan.
3. Pelanggaran sumpah jabatan.
4. Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer.
5. Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat.
6. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.
7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.
8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

 

TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

a. Memeriksa pengaduan, meliputi:
  - Indentitas pengadu;
- Relevansi kepentingan pengadu;
- Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
- Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.
b. Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
c. Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi:
  - Identitas;
- Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
- Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.
d. Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.
e. Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.
f. Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).
g. Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

.

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Situbondo Kelas IB

Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 18
Situbondo, Jawa Timur 68312

(0338) 672323

(0338) 6739000

pasitubondo@gmail.com